Pandawa News TIME - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) akan mengucurkan dana sebesar Rp 40 miliar ke Kabupaten Pesisir Selatan.
Dana sebesar itu akan digunakan untuk pembangunan tanggul Batang Tapan, guna melakukan pengendalian banjir yang selalu terjadi di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Basa Ampek Balai Tapan, setiap musim hujan tiba.
Hal itu disampaikan Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, dengan didampingi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pesisir Selatan, Doni Gusrizal, saat mengunjungi aliran Batang Tapan Selasa (5/10).
Dijelaskannya bahwa Kementerian PUPR bakal mengucurkan dana APBN sebesar Rp 40 miliar tahun 2022 nanti untuk pembuatan tanggul permanen lebih kurang sepanjang 1 Kilometer pada jalur kiri dan kanan Batang Tapan tersebut, dengan menggunakan material batu gajah.
Pembuatan tanggul itu dipusatkan pada titik paling rawan, yakni di kawasan yang elevasinya sangat rendah yang terdapat di Nagari Binjai.
"Musti dijadikan prioritas, karena tanggul darurat sudah tidak mampu menjawab persoalan," ungkap bupati menjawab wartawan disela-sela kunjungan itu.
Dalam kunjungannya itu, bupati juga didampingi Camat Ranah Ampak Hulu Tapan, Mar Alamsyah. Plt Kepala Dinas PUTR Syahriwan, Plt Kepala Dinas Sosial, Emilda Ziswati, dan Kabag Humas Rinaldi Dasar.
Sebelummya untuk menjawab keluhan masyarakat di dua kecamatan itu, Bupati Rusma Yul Anwar, telah mengunjungi Kementerian PUPR di Jakarta.
Kedatangan bupati beserta rombongan ketika itu disambut langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Dirjen Perumahan Rakyat, Ir Khalawi.
Betapa tidak, lanjut bupati, sejak 2 tahun terakhir, warga Kecamatan Ranah Ampek Hulu dan Basa Ampek Balai Tapan kerap dihantui bencana banjir. Kondisi terparah terjadi di sejumlah nagari seperti Nagari Binjai dan Kampung Tengah.
Untuk tahun ini saja, sedikitnya 5 kali terjadi banjir. Tak sedikit kerugian materi yang ditimbulkan. Sejumlah rumah warga mengalami rusak berat. Bahkan, beberapa diantaranya hanyut terbawa derasnya arus luapan Sungai Batang Tapan.
Kondisi serupa juga terjadi pada fasilitas publik seperti jembatan, misalnya. Padahal, itu merupakan akses masyarakat setempat menuju area pertanian mereka. Akibatnya, mobilitas hasil panen terganggu. Biaya angkut menjadi tinggi.
Sementara, lebih dari 90 persen masyarakat di sana menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian.
"Ini yang harus kita carikan solusinya. Jangan banjir berdampak lebih buruk bagi perekonomian masyarakat Tapan," tegas bupati.
Saat ini, pemerintah kabupaten bersama pemerintah kecamatan sedang menyiapkan seluruh dokumen, termasuk ketersediaan lahan sesuai yang dipersyaratkan pihak kementerian. Ketersediaan lahan tanggung jawab pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, Mar Alamsyah menyampaikan telah mensosialisasikan pada masyarakat di sekitar kegiatan. Pada prinsipnya, warga setempat mau memberikan lahan mereka yang terdampak proyek.
Sosialisasi sudah dilakukan sejak awal tahun. Mereka merelakan lahan yang terpakai tanpa penggantian. Apalagi, sebagian besarnya lahan yang tidak produktif.
"Masyarakat menilai, persoalan utama adalah menjawab persoalan banjir. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Kami atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih atas perhatian kabupaten, provinsi dan pusat atas perhatian yang diberikan," ujar camat.
Kepala Dinas PSDA, Doni Gusrizal, menjelaskan pembangunan tanggul permanen setidaknya mampu menjawab persoalan banjir. Tanggul dibangun pada lokasi paling parah.
Secara keseluruhan, panjang Sungai Batang Tapan tercatat sepanjang 64 Kilometer, melintasi 4 kecamatan hingga Kecamatan Pancung Soal dan Airpura. Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp600 miliar.
"Tentu pemerintah daerah tetap mengupayakan. Mudah-mudahan cepat terealisasi," timpalnya. (mp)
0 Komentar